Jilbab di turki
Judul : Jilbab di turki
link : Jilbab di turki
Jilbab di turki
Presiden Mahkamah Konstitusi Turki, Zohto Arslan, dan Presiden Mahkamah Konstitusi Latvia, Aldis Lavigne, menghadiri pertemuan Mahkamah Konstitusi Dunia. Mahkamah Konstitusi Zohto memiliki peran dalam menengahi perselisihan, terutama mengenai konflik agama, di antaranya larangan cadar di Turki.
Menurut Zohtu, berjilbab di Turki telah menjadi perjuangan sosial. Mahkamah Konstitusi Turki mendasarkan keputusannya pada individu dan hak asasi manusia.
“Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan untuk tidak mengenakan jilbab berdasarkan konstitusi, sementara di Prancis mengenakan jilbab selalu kontroversial. Sementara itu, di Turki, larangan itu diperdebatkan dengan hangat. Mahkamah Konstitusi Turki mengambil jalan yang berbeda. , yang tergantung pada individu dan hak-haknya,” kata Zohto.
Baca juga:
Delegasi Mahkamah Dunia sepakat untuk memperkuat mahkamah konstitusi untuk perdamaian
Hal ini kemudian disahkan pada Konferensi Dunia tentang Keadilan Konstitusi (WCCJ) yang diadakan di Bali pada 4-7 Oktober 2022. Dari 119 negara anggota, 78 hadir di Bali dan sisanya online. Konferensi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2022.
Terkait pasal-pasal yang disampaikan Presiden MK Turki, anggota Komite III DPR, Abu Bakr Al-Habsi, mempertanyakan yurisdiksi MK di Turki dan Latvia. . Dalam tanggapan Zohto, Mahkamah Konstitusi Turki memutuskan konstitusionalitas amandemen konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Turki tidak menerima permintaan tersebut.
"Kami menghapusnya (Mahkamah Konstitusi Turki) dan ini telah menyebabkan banyak diskusi rumit tentang apakah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang ini di Turki," kata Zohto dalam sesi yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Mongolia Kirat Mami.
Zohto kemudian menghadapi dilema untuk melanjutkan atau menahan diri dari menjalankan fungsi yudisial Mahkamah Konstitusi. Dari sudut pandang ini, kata dia, MK harus independen.
“Mahkamah Konstitusi harus berada di tengah,” kata Zutuz, “Mahkamah Konstitusi harus melindungi Konstitusi dari segala kekuasaan legislatif dan eksekutif.”
Baca juga:
Pertemuan Pengadilan Dunia Mongolia berbicara tentang pemilihan negara itu
Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Latvia, Aldis Lavini mengatakan, Mahkamah Konstitusi Latvia berwenang menilai apakah negara memenuhi kewajibannya dan memenuhi tuntutan rakyat. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi Latvia mempertimbangkan situasi di Eropa, karena situasi akan lebih mudah jika ada kasus hukum untuk menemukan keseimbangan yang tepat.
“Sesuai undang-undang yang mengatur tentang tata cara MK, putusan kami tidak hanya mengikat dan bagian dari kerja sama, tetapi interpretasi kami mengikat pembentuk undang-undang,” katanya.
Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia, Ini Nurbanish, mempertanyakan sifat putusan yang inklusif dan tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi Turki dan Mahkamah Konstitusi Latvia. Terkait masalah ini, Mahkamah Konstitusi Turki akan mempertimbangkan aspek faktual dan objektif dari permohonan tersebut.
“Namun, kami melihat pendekatan yang lebih realistis, yaitu putusan MK harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Jika putusan MK dilanggar, tidak perlu mengajukan gugatan perseorangan dan sangat merugikan. Penting. Penting untuk menegakkan kedaulatan dari Konstitusi. Situasinya bertentangan dengan Konstitusi atau tidak. "Tidak, jika MK memutuskan untuk melanggar Konstitusi, semua orang harus patuh," kata Zohto.
Simak juga jilbab abu di https://jilbabmurahk.blogspot.com/2022/10/inilah-warna-jilbab-abu-abu-silver.html
Demikianlah Artikel Jilbab di turki
Anda sekarang membaca artikel Jilbab di turki dengan alamat link https://sepeda-qyu.blogspot.com/2022/10/jilbab-di-turki.html
Belum ada Komentar untuk "Jilbab di turki"
Posting Komentar